MAKASSAR — Pergantian kepemimpinan di tubuh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan resmi bergulir. Sila Haholongan Pulungan dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, menggantikan Didik Farkhan Alisyahdi yang mendapat promosi strategis di tingkat pusat.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (29/4/2026), berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026.
Sila Pulungan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Kini, ia mengemban mandat baru untuk memimpin Korps Adhyaksa di Sulawesi Selatan, wilayah dengan dinamika penegakan hukum yang terus berkembang.
Sementara itu, Didik Farkhan Alisyahdi dipercaya mengisi jabatan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus), posisi penting dalam struktur penanganan perkara tindak pidana khusus di tingkat nasional.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa mutasi dan promosi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat institusi serta menjaga ritme kinerja yang adaptif.
Ia juga menekankan agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan melakukan akselerasi kinerja, khususnya dalam pengawalan proyek strategis nasional serta penguatan integritas aparat penegak hukum.
“Penegakan hukum harus tajam ke atas, namun tetap humanis ke bawah. Pastikan kehadiran jaksa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, jajaran Kejati Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Didik Farkhan Alisyahdi yang dinilai progresif dan berdampak signifikan, baik dalam aspek penegakan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran Sila Pulungan disambut dengan optimisme baru. Dengan rekam jejak yang kuat termasuk pengalaman sebagai atase kejaksaan di Bangkok dan posisi strategis di bidang pertimbangan hukum ia diharapkan mampu membawa Kejati Sulsel melanjutkan capaian sekaligus menjawab tantangan ke depan.
Pergantian ini menjadi momentum penting bagi penguatan arah penegakan hukum di Sulawesi Selatan, di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap institusi penegak hukum.
(Redaksi)
