MAKASSAR-Ada yang berbeda dari suasana Bimtek Sinkronisasi RPJMDes–RPJMD Kabupaten Luwu Timur di Hotel Remcy, Makassar (3/12/2025). Ruangan penuh Kepala Desa itu mendadak hening ketika Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menyampaikan pesan yang jauh lebih tajam dari sekadar arahan rutin.
Bukan hanya bicara teknis, Irwan melemparkan pernyataan yang membuat peserta saling berpandangan, seolah ada persoalan serius yang selama ini luput dari perhatian:
“Perencanaan itu harus dirasakan masyarakat. Jangan jadi dokumen tidur.”
Kalimat tegas itu seperti membuka sesuatu yang lebih besar: adakah perencanaan desa selama ini tidak menyentuh kebutuhan warga?Atau ada persoalan yang selama ini ditutupi?
Isyarat Bupati: Desa Harus Berubah, dan Cepat
Irwan menegaskan bahwa perencanaan desa tidak boleh lagi berhenti pada penyusunan formalitas. Ia seolah memberi peringatan bahwa pembangunan desa harus bergerak ke era baru lebih responsif, lebih modern, dan lebih sejalan dengan arah kabupaten.Sebuah sinyal kuat bahwa Bupati melihat ada ketidaksinkronan yang perlu segera dibenahi.
APDESI Mengaku Ada Masalah: “Kalau Tidak Sinkron, Kita Jalan di Tempat”
Pernyataan yang paling mengejutkan justru datang dari Ketua APDESI Luwu Timur, Suharman. Ia menyampaikan hal yang membuat peserta terdiam:
“Kalau saya hitung, kewenangan anggaran desa tinggal lebih 10%. Tanpa sinkronisasi, kabupaten lari cepat, kita bisa tertinggal jauh.”Ini pengakuan yang tidak biasa.
APDESI jarang berbicara se-terbuka itu.Pernyataan ini seakan menegaskan bahwa memang ada masalah serius dalam perencanaan desa masalah yang selama ini tidak disampaikan secara blak-blakan:
desa bisa kehilangan arah jika tidak mengikuti RPJMD kabupaten.Dan Bupati Irwan langsung menangkap itu dengan mengajak desa bergerak dalam satu irama besar.
Dinas PMD Memperkuat Dugaan: Hulu–Hilir Tidak Selalu Sama Arah
Kepala Dinas PMD, Rapiuddin Tahir, memperjelas situasi yang sebelumnya hanya terasa samar:
“Perlu perencanaan yang matang, pelaksanaan mantap, dan pengawasan ketat. Hulu–hilir harus sejalan.”
Kalimat ini semakin mempertegas dugaan bahwa selama ini hulu (kabupaten) dan hilir (desa) tidak selalu satu suara.
Sektor Swasta Mengingatkan: Desa Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Direktur PT Mediaverse Inovasi Nusantara, Firmansyah, menambahkan bahwa pembangunan desa akan sulit maju jika berjalan terpisah dari struktur pemerintahan daerah.
“Ada pemerintahan di atas desa. Sinergi itu harus kuat agar pelayanan benar-benar meningkat.”
Komentar ini menambah satu tanda tanya besar lainnya Apakah selama ini desa berjalan tanpa koordinasi yang cukup?
Bupati dan APDESI Satu Suara: Saatnya Desa Bergerak!
Meski banyak pertanyaan bermunculan, satu hal jelas dari pertemuan di Makassar itu : Bupati Irwan dan APDESI kini berdiri di garis yang sama.Mereka kompak mendorong desa untuk memperbaiki perencanaan, memperkuat sinkronisasi, dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat.
Irwan menutup arahannya dengan nada tegas, seperti memberi pesan kuat kepada seluruh kepala desa:
“Ketika desa bergerak dalam satu irama, masyarakat akan merasakan perubahan yang nyata.”
